Patrialis Larangan Ahmadiyah Terserah Pemda Ahad 06 Maret…

Patrialis: Larangan Ahmadiyah Terserah Pemda

Ahad, 06 Maret 2011, 20:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR- Kementerian Hukum dan HAM menyerahkan sepenuhnya kewenangan pembuatan peraturan daerah (Perda) pelarangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) ke pemerintah-pemerintah daerah.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar saat menghadiri pelantikan pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan di Makassar, Minggu, mengatakan, pemerintah daerah lebih tahu mengukur situasi di wilayah masing-masing sehingga jika perda itu memang diperlukan Kemenhukham mempersilahkan.

“Kami hormati keputusan beberapa pemerintah daerah yang menerbitkan perda pembubaran dan pelarangan aktivitas Ahmadiyah. Mereka yang lebih tahu, apakah aktifitas Ahmadiyah itu nantinya berdampak luas di daerahnya atau tidak,” katanya.

Kewenangan pemerintah daerah itu juga diperkuat dengan terbitnya surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung, yang dalam butir-butirnya menyebutkan pelarangan bagi JAI melakukan kegiatan penyebaran keyakinan. “Karena pemerintah sudah menerbitkan regulasi itu, ya kita harus hormati,” katanya.

Sementara itu, terkait sikap Kemenhukham menyikapi gejolak sosial penolakan JAI secara nasional, Patrialis mengatakan masih menunggu rekomendasi akhir Menteri Agama (Menag) yang sementara ini masih membahas solusi terbaik bagi JAI.

Menurutnya, sebelum rekomendasi yang dikeluarkan bersama pihak Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Politik Hukum dan Ham tersebut keluar, Kemenhukham belum bisa melakukan apa-apa. “Ya kita tunggu saja rekomendasi yang keluar nanti baru kami bergerak,” ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/06/167685-patrialis-larangan-ahmadiyah-terserah-pemda

MUI Tetap Anggap Ahmadiyah Menyimpang

MUI Tetap Anggap Ahmadiyah Menyimpang

MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai ajaran Ahmadiyah tahun 1980 dan diperkuat 2005.
Selasa, 8 Februari 2011, 09:29 WIB
Ita Lismawati F. Malau
Cuplikan video penyerangan jemaah Ahmadiyah (dok. Ahmadiyah)
BERITA TERKAIT

* Polisi Bidik Tiga Calon Tersangka
* Ahmadiyah: Diserang di RI, Dibom di Pakistan
* Warga dan Ahmadiyah Bentrok, MUI Bentuk TPF
* SBY Perintahkan Kapolri Tangkap Para Pelaku
* Pengamanan Terkendala Faktor Geografis

VIVAnews – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan keprihatinan atas penyerangan yang terjadi di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Meski demikian, MUI tetap berpegang pada fatwa yang menyatakan aliran ini sesat.

“Fatwa ini sudah keluar tahun 1980 kemudian diperkuat lagi tahun 2005. PBNU pun sudah menyatakan aliran ini menyimpang dari ajaran Islam,” tegas Ketua MUI Amidhan saat dihubungi VIVAnews.com. “Ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi.”

Sedikitnya ada dua alasan mengapa Ahmadiyah dinilai sesat. Pertama, jemaah ini mengakui nabi lain sesudah Nabi Muhammad. Kedua, Ahmadiyah pun punya kitab suci selain Al Qu’ran.

“Isi fatwa sudah jelas menyebutkan bahwa orang yang sudah terlanjur masuk Ahmadiyah agar kembali ke ajaran yang benar.” Yang belum masuk, lanjut dia, diminta tidak terjebak.

Meski demikian, Amidhan menegaskan bentrokan berdarah di Cikeusik, Minggu 6 Februari lalu tidak perlu terjadi. “Saya pikir, aparat kepolisian kecolongan,” kata dia. “Kami sesalkan kejadian ini.”

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar PPP Lukman Hakim menilai bentrok Ahmadiyah itu merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi warga. Pemerintah, tegasnya, harus menyelesaikan kasus ini.

“(Penyelesaian) Ini tidak boleh diserahkan kepada masyarakat karena berbahaya mengingat ini kasus krusial,” kata dia.

Menurutnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang Ahmadiyah tidak pernah dilaksanakan selama ini karena pemerintah tidak tegas dalam menentukan sikap.

Dalam penyerangan ke sebuah rumah jemaah Ahmadiyah, Minggu 6 Februari lalu, empat orang tewas dan enam lainnya luka parah. Kepolisian dalam kasus ini sudah menangkap tiga calon tersangka. (sj)
• VIVAnews