Jumlah Pernikahan Dini Semakin Meningkat

Jumlah Pernikahan Dini Semakin Meningkat

PURWOKERTO, (PR).-
Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini di Purwokerto, Jawa Tengah mengalami peningkatan mencolok. Berdasarkan catatan di Pengadilan Agama Purwokerto, antara Januari hingga Juni, terdapat 26 pasangan di bawah umur menikah.

“Permintaan pernikahan dini dilakukan dengan permohonan dispensasi karena banyak calon mempelai yang hamil di luar nikah,” kata Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Siti Muniroh, di Purwokerto, Rabu (8/7).

Diungkapkan, rata-rata pernikahan dini sebelumnya hanya satu atau dua orang per bulan. Data yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto menunjukkan, jumlah pengantin dini antara Januari 2008 hingga Januari 2009 tercatat sebanyak 26 pasangan.

Menurut Muniroh, pasangan pernikahan dini rata-rata baru berusia 14-15 tahun untuk wanita dan 16-17 untuk laki-laki. Alasan terjadinya pernikahan dini adalah pergaulan bebas seperti hamil di luar pernikahan dan alasan ekonomi.

Pernikahan dini, menurut dia, sebenarnya bertentangan dengan pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 karena belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk wanita. “Namun, pernikahan dini dikabulkan karena ada alasan tertentu seperti hamil di luar nikah,” ujarnya menjelaskan.

Menurut Muniroh, pernikahan dini rawan menjadi penyebab kasus perceraian. Sebab, secara umum, perceraian terjadi akibat pengantin secara moril maupun materiil belum siap.

Sebagian kasus pernikahan dan perceraian dini, menurut Muniroh, biasanya berasal dari perdesaan. Sebab, ada anggapan masyarakat perdesaan bahwa pernikahan dini bisa mengurangi beban ekonomi keluarga. Padahal realitanya pernikahan dini akan menimbulkan permasalahan baru yakni perceraian dini.

Dikemukakan, dalam hukum Islam, menikah hukum asalnya adalah sunah (mandub) sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa, ayat 3. Namun hukum sunah tersebut tidak bersifat pasti/keharusan (ghairu jazim). Maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak mengandung keharusan (thalab ghair jazim) atau berhukum sunah, tidak wajib.

“Hukum asal sunah ini dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya wajib atau haram, tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah,” katanya. (A-99)***
Penulis:

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=85651

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56 other followers