Lanjutkan Bangun Gedung, DPR Bukan Wakil Rakyat Tapi Wakil Parpol

Lanjutkan Bangun Gedung, DPR Bukan Wakil Rakyat Tapi Wakil Parpol

Jakarta – DPR tetap melanjutkan pembangunan gedung baru meski rakyat gencar melancarkan penolakan. Karena itu, DPR bukan lagi wakil rakyat, melainkan hanyalah wakil parpol.

“Bahwa DPR tetap pada sikapnya hanya menambah bobot asumsi umum saja bahwa anggota DPR itu wakil partai bukan wakil rakyat. Sekalipun begitu kita akan tetap pada sikap menolak pembangunan gedung hingga rakyat mendapatkan kesejahteraannya,” kata Direktur LIMA, Ray Rangkuti di Jakarta, Jumat (8/4/2011).

Bagi Ray, sangat sulit mencerna hasil rapat konsultasi pimpinan DPR tentang rencana pembangunan gedung kemarin. Sebab, keputusan yang diambil jelas-jelas tak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Bahkan, masih ada dua fraksi yang menolak dan satu fraksi yang meminta rencana pembangunan ditunda. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun sudah meminta ada penghematan anggaran dan evaluasi pembangunan gedung.

“Jelas tak ada kesepakatan dalam hal ini. Yang nyata tetap ada perbedaan yang sejatinya membuat posisi DPR setidaknya menunda bukan melanjutkan,” tegasnya.

Hal yang mencurigakan lainnnya adalah, rencana DPR untuk meminta Kementerian Pekerjaan Umum menghitung kemungkinan efisiensi anggaran. Namun, di saat yang sama proses pembangunan gedung tetap berjalan.

“Sejatinya proses pembangunan gedung harus dinyatakan ditunda terlebih dahulu sampai ada keterangan dari pihak PU tentang penghematan yang dimaksud. Artinya proses pembangunan gedung baru dapat dinyatakan berlangsung setidaknya setelah ditetapkan anggaran baru melalu APBNP,” terangnya.

Meski ada keinginan untuk berhemat, langkah itu juga patut dipertanyakan. Justru penghematan yang diumbar diprediksi tak lebih menjadi pemanis belaka untuk mendapat dukungan rakyat.

“Lebih dari itu, hal ini justru berpotensi membuka ruang masuknya permainan anggaran di dalamnya yang dapat berujung pada tindakan korupsi,” lanjutnya.

Sebelumnya, pimpinan DPR setelah menggelar rapat konsultasi Dewan memutuskan melanjutkan pembangunan gedung baru. 7 Fraksi mendukung, sementara dua lainnya, yakni FPAN dan Fraksi Gerindra menolak.

Pagi ini DPR akan menggelar rapat paripurna menutup masa sidang pertama tahun 2011. (detiknews.com, 8/4/2011)
http://hizbut-tahrir.or.id/2011/04/08/lanjutkan-bangun-gedung-dpr-bukan-wakil-rakyat-tapi-wakil-parpol/
===============================================
Bangun Gedung Baru (Rp1,3 triliun), DPR Abaikan Kritik
Bangun gedung baru (Rp1,3 triliun), DPR abaikan kritik. (Republika,13/1)

KOMENTAR:
Siapa bilang mereka wakil rakyat? Apa gedung baru itu untuk merubah nasib rakyat? Yang pasti itu adalah proyek penghamburan uang rakyat, sembari sumbat telinga abai terhdap kritik dan rasa keadilan rakyat yang ada dalam jurang kemiskinan.
http://hizbut-tahrir.or.id/2011/01/14/bangun-gedung-baru-rp13-triliun-dpr-abaikan-kritik/
==============================
Saturday, March 26, 2011
Gedung Baru DPR Diduga Bau Korupsi

10:40 AM | DPR , Indonesia , Korupsi , nasional

JAKARTA- Pembangunan gedung baru DPR didasarkan atas argumentasi yang sarat dengan kebohongan. Setidaknya terdapat 4 kebohongan yang dilakukan DPR;
Kebohongan mengenai kondisi gedung yang miring.
Kebohongan mengenai persetujuan seluruh fraksi atas pembangunan gedung baru tersebut. Padahal fraksi Gerindra menolak usulan tersebut.
Kebohongan untuk peningkatan kinerja. Ini berbanding terbalik dengan kinerja DPR pada tahun sebelumnya yang sangat buruk baik pada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Padahal berbagai fasilitas mewah telah diberikan kepada anggota DPR.
Kebohongan penyediaan fasilitas (kolam renang, dll) untuk karyawan DPR pada gedung yang baru. Padahal tidak pernah sekalipun ada keinginan dari karyawan DPR untuk penyediaan fasilitas tersebut.
2. Proses perencanaan pembangunan gedung DPR dilakukan secara tertutup oleh DPR. Akibatnya, publik tidak mengetahui adanya rencana pembangunan gedung tersebut. Padahal publik sebagai pemilik kedaulatan atas segala sumber daya yang ada termasuk anggaran berhak untuk tahu.
3. Hingga akhir tahun 2010, dana yang telah dihabiskan untuk proses perencanaan mencapai angka Rp 14.5 Miliar (versi Setjen DPR). Dana ini digunakan untuk membiayai proses perencanaan dan manajemen konstruksi serta kajian ulang rencana induk, AMDAL dan audit struktur bangunan.
Dari segi regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, nilai proyek pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp 50 Juta harus dilakukan melalui tender terbuka (Keppres 80/2003). Keppres ini dijadikan dasar hukum karena proses perencanaan tersebut dilakukan sebelum terbitnya Perpres 54/2010 (pengganti Keppres 80/2003).
4. Hingga saat ini belum ada kejelasan apakah pengadaan jasa konsultasi yang menghabiskan anggaran hingga 14.5 Miliar tersebut dilakukan melalui tender terbuka atau tidak. Ketidakjelasan ini bisa mengarah kepada indikasi tindak pidana korupsi.
5. Dalam catatan KPK sendiri hingga akhir tahun 2010 mengungkapkan dari 196 kasus korupsi yang ditangani KPK, 86 kasus diantaranya merupakan kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dari 86 kasus tersebut, praktek korupsi dilakukan dengan menggunakan modus penunjukan langsung dan mark-up.
Data ini memperkuat dugaan bahwa penyediaan jasa konsultasi gedung DPR yang dilakukan secara “diam-diam” dan tertutup bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dengan modus penunjukan langsung.
KPK hendaknya segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap kecurigaan publik atas penyediaan jasa konsultasi gedung baru tersebut.
6. Ketidakjelasan nominal untuk biaya pembangunan gedung DPR mengundang kecurigaan adanya upaya untuk mengelabui publik. Nominal biaya yang dijelaskan hanya untuk bangunan fisik yakni Rp 1.138 Triliun. Sedangkan biaya furniture, IT, dan sistem keamanan tidak dijelaskan. Potensi kerugian keuangan negara akan sangat besar jika pembangunan gedung ini tetap dilanjutkan.
7. Penolakan beberapa fraksi di DPR memberikan sinyal bahwa pembangunan gedung DPR layak dicurigai sebagai upaya untuk menggerogoti dana publik untuk kepentingan segelintir elit. Adapun fraksi yang menolak yaitu;
a. Fraksi Gerindra
b. Fraksi PDI-Perjuangan
c. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
Oleh karena itu, kami atas nama masyarakat yang tergabung dalam Koalisi LSM Tolak Gedung DPR dengan ini menyatakan agar pembangunan gedung baru DPR segera DIHENTIKAN. Sekaligus meminta KPK untuk segera melakukan pemerikasaan terhadap alat kelengkpan DPR dan aktor aktor dilingkungan DPR yang diduga merekayasa dugaan legalisasi korupsi terkait pembangunan gedung DPR.
Ray Rangkuti – Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA)
Sebastian Salang – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)
Jeirry Sumampauw – Komite Pemilih Indonesia (TePI)
Arif Nur Alam – Indonesia Budget Center (IBC)
Roy Salam – Indonesia Budget Center (IBC)
Heny Yulianto – Transparency International Indonesia (TII)
Reza Syawawi – Transparency International Indonesia (TII)
Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS)
Ade Irawan – Indonesia Corruption Watch (ICW)

http://www.globalmuslim.web.id/2011/03/gedung-baru-dpr-diduga-bau-korupsi.html

================================================
Gedung Baru Dewan Pengkhianat Rakyat
Senin, 11/04/2011 07:46 WIB | email | print
Dengan wajah sumringah Wakil Ketua DPR Anis Mata di depan puluhan wartawan yang mengerubunginya menyampaikan hasil rapat pimpinan DPR (7/4) terkait jadi tidaknya pembangunan gedung baru DPR yang penuh kontroversial.

“Kita baru saja membahas rencana pembangunan gedung baru DPR. Sebagaimana kita pernah menunda pembangunan gedung untuk dilanjutkan tahun 2011. Teman-teman fraksi mayoritas menyetujui pembangunan gedung baru dilanjutkan,” ujar Anis. Dia menambahkan, hanya ada 2 fraksi yang menyatakan menolak pembangunan gedung baru DPR, yaitu PAN dan Gerindra, sedangkan fraksi lainnya, termasuk PKS tempat dimana dirinya berasal, secara bulat menyetujui pembangunan gedung baru tersebut.

Sikap DPR ini jelas konyol dan tak tahu malu. Di tengah utang pemerintah yang kian hari kian menggunung, di tengah lautan penderitaan rakyat banyak yang untuk bisa makan nasi sehari sekali saja sulit, di tengah kemiskinan yang menggila di seluruh penjuru negeri, para anggota DPR ini dengan seenak udelnya mengalokasikan uang rakyat dalam jumlah triliunan rupiah demi membuat kepentingan mereka sendiri.

Bukan rahasia umum lagi jika proyek-proyek seperti ini sarat dengan kolusi dan korupsi. Namun bagi para pejabat tersebut, soal halal haram bukan lagi ukuran. Mereka berpameo, “Cari yang haram saja sulit, buat apa susah payah cari yang halal…”

Terlepas dari desain gedung baru DPR yang selaras dengan rancang-bangun desain bangunan Kabbalistis, rencana ini memang benar-benar keterlaluan bejatnya, sehingga tak ada yang salah ketika banyak orang mengamini ketika ada yang berharap agar lembaga DPR itu dibubarkan saja.

Atau ada pula yang di dalam status Facebooknya berdoa agar setelah gedung itu dibangun dan dipakai, roboh, agar semua anggota DPR terkubur hidup-hidup di dalamnya. Terdengar jahat, memang. Namun jauh lebih jahat sikap dan perilaku anggota DPR itu yang selalu saja menggarong uang rakyat lewat berbagai “kebijakan” yang sama sekali tidak bijak.

Tumbangnya Presiden Suharto ternyata tidak serta merta menumbangkan sistem jahat yang diciptakannya. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jalan terus. Malah semakin hari semakin terang-terangan.

Teman saya, perwira menengah TNI dan anak seorang duta besar yang masih aktif di sebuah negara Eropa Timur, punya sebuah perusahaan kontraktor bangunan. Beberapa hari lalu, dia bercerita kepada saya dan mengatakan jika dia sudah muak bekerja dengan aparat birokrasi, baik tingkat pusat maupun daerah.

“Sekarang memang tambah edan, Mas. Sebagai kontraktor proyek, kita hanya mendapat 20% anggaran, sedangkan 80%-nya diambil para pejabatnya,” ujarnya geram. Sekarang, dia mengaku hanya ‘bermain’ di proyek menengah-bawah karena lebih nyaman dan tidak bersinggungan dengan para pejabat birokrasi yang teramat rakus dan korup.

Bukan Demokrasi, Tapi Oligarkhi

Kalau mau jujur, Indonesia sesungguhnya bukan negara demokratis, namun oligarkhis. Oligarkhis adalah negara yang dikuasai oleh segerombolan orang yang memiliki kepentingan tertentu demi kelompoknya saja. Atau menurut Wikipedia, “Oligarkhi (berasal dari bahasa Yunani: Oligarkhía) adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani untuk “sedikit” (óligon) dan “memerintah” (arkho).”

Sistem yang berlaku di Indonesia sejak lama adalah Oligarkhi, di mana partai politik menjadi kendaraan yang sangat efektif menuju kursi kekuasaan. Sebab itu, sekarang ini salah satu trend yang menggila adalah beramai-ramai masuk partai politik. Dari artis hingga ustadz, yang bernafsu ingin cepat kaya (baca: hidup penuh kesejahteraan), dan tentu saja dengan kekayaan yang ada bisa menambah koleksi isteri misalnya, berlomba-lomba menjadi tokoh yang dicalonkan partainya.

Mereka menyetor sejumlah uang (ada juga yang mengistilahkan sebagai istilah mahar politik), tentu saja banyak, agar bisa dicalonkan sebagai calon anggota DPR, DPRD, Bupati, Walikota, Gubernur, dan sebagainya. Semakin tinggi suatu jabatan yang ingin diraih, maka semakin banyak jumlah uang yang harus disetorkan kepada partainya. Sebab itu tidak aneh jika setelah berhasil menjabat, maka mereka akan bekerja keras mengkorupsi anggaran yang ada, agar bisa balik modal, dan menghimpun modal lagi untuk masa lima tahun ke depannya lagi.

Kelakuan angota DPR adalah contoh nyata brengseknya para pejabat kita. Apakah mereka tidak malu jika rakyat nantinya mengganti menyebut mereka tidak lagi sebagai “Anggota Dewan Yang Terhormat”, namun menjadi “Anggota Dewan Yang Terlaknat”? [rz]
http://www.eramuslim.com/berita/analisa/gedung-baru-dewan-pengkhianat-rakyat.htm
================================================
Rencana Gedung Baru DPR tidak Tersentuh BPK Penulis : Fidel Ali PermanaRabu, 06 April 2011 05:10 WIB
Komentar: 0
0 0
Dok BURT DPR/vgJAKARTA–MICOM: Proses pembangunan gedung baru DPR dipastikan tidak akan dipantau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pembangunan tersebut akan diaudit oleh BPK setelah proses pembangunan selesai.

Hal tersebut keluar dari mulut anggota III BPK Hasan Bisri ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4). “Sampai hari ini BPK belum melakukan pemeriksaan tentang rencana pemvangunan gedung baru DPR, yang kita ketahui baru pembuatan desain dan owner estimate,” ujarnya.

Hasan menerangkan, audit yang akan dilakukan jajarannya dapat dilakukan dan dilaporkan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2011. Menurutnya BPK akan mulai dapat melakukan audit setelah proyek yang diperkirakan menelan dana sebesar Rp1,138 triliun ini.

“Belum termasuk dalam IHPS, nanti di 2011 akan dilakukan. Perlu saya tegaskan, BPK bekerja post audit atau setelah prosesnya selesai,” jawab Hasan.

Selain itu, Hasan juga berkilah BPK tidak memiliki wewenang melakukan audit terhadap lelang gedung baru yang menurut rencana akan dibangun pada tahun ini. “Bukan wewenang BPK untuk terlibat dalam proses lelang, kami tidak bisa karena bukan kompetensi kita,” pungkasnya. (FD/OL-2)
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/06/215711/284/1/Rencana-Gedung-Baru-DPR-tidak-Tersentuh-BPK

One Response to “Lanjutkan Bangun Gedung, DPR Bukan Wakil Rakyat Tapi Wakil Parpol”

  1. friedrich portable air conditioners Says:

    I’m not sure why but this weblog is loading extremely slow
    for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
    I’ll check back later and see if the problem still exists.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: