Konsep Praktis Negara Khilafah (Negara Islam)

Konsep Praktis Negara Khilafah (Negara Islam)

Oleh: Ust. A. Syaifullah

Mukadimah

Meskipun institusi Daulah Khilafah Islamiyah baru dihancurkan pada awal abad ini, negara-negara kafir imperialis telah berhasil meracuni kaum Muslim tentang gambarannya dengan gambaran yang sangat buruk sedemikian rupa. Akibatnya, sebagian besar kaum Muslim menjauhkan diri serta mencampakkan institusi tersebut seraya berpaling pada institusi lain yang dianggapnya ‘lebih modern’, ‘lebih layak’, dan ‘lebih beradab’, yaitu sistem republik yang diciptakan Barat.

Barat berhasil memanipulasi sejarah, lalu mengemasnya dengan indah melalui tangan-tangan terampil intelektual maupun ‘ulama’ kaum Muslim yang pemikiran-pemikiran maupun pandangan-pandangannya berhasil mereka racuni. Cara ini memudahkan mereka untuk meyakinkan kaum Muslim bahwa Islam tidak memiliki konsep negara. Malah, mereka berani menegaskan bahwa di dalam al-Quran tidak ada dan tidak ditemukan konsep tentang negara.

Mengumpulkan Kekeliruan

Banyak intelektual Muslim yang melontarkan pendapat-pendapat bernada miring terhadap eksistensi dan praktik Rasulullah saw. dalam perkara pemerintahan. Ini membuahkan kebingungan di tengah-tengah umat yang sedang limbung, lalu memunculkan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu dan berujung pada makin lemahnya kekuatan kaum Muslim. Sebut saja pendapat ‘Abdul Razzaq Naufal1 yang mengatakan, “Dewasa ini, sistem pemerintahan yang mendekati sistem pemerintahan di zaman Rasulullâh saw. dan para sahabat utama adalah sistem pemerintahan republik yang memilih kepala negaranya melalui pemilihan umum.”

Demikian juga pernyataan Dr. Abdoerraoef SH,2 yang mengatakan, “Hukum al-Quran tidak menetapkan bagaimana mestinya negara menurut ilmu hukum negara ini, apakah harus berbentuk republik, kerajaan, atau fuehrerstaat (fascis). Terserah kepada manusia untuk memilih bentuk negara masing-masing asal alat organisasi dan cara-cara bekerjanya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum al-Quran.”

Tuduhan miring yang sangat masyhur dan menyesatkan datang dari ‘Ali Abdul Raziq.3 Ia menyatakan, “Bentuk pemerintahan Islam dapat berbentuk apa saja: otokrasi, birokrasi, monarkhi, republik, diktator, konstitusional, pemerintahan yang berdasarkan atau musyawarah sosial (Bolsyewik).”

Pendapat-pendapat serupa muncul di negeri ini melalui corong Dr. Nurcholis Majid c.s. maupun Gus Dur.

Meskipun suara-suara mereka tidak bergaung di tengah-tengah masyarakat dan hampir pasti tidak menampakkan bekasnya sama sekali, pemikiran-pemikiran seperti itu tergolong pemikiran yang menyesatkan dan keliru yang kepalsuan dan bahayanya harus diungkapkan. Mereka berusaha meragukan sistem pemerintahan Islam dengan pernyataan bahwa Islam tidak mempunyai konsep yang baku mengenai negara.4 Islam hanya mengajarkan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh negara. Bahkan, mereka mengatakan bahwa masalah inti yang tidak dapat dipenuhi oleh Islam adalah masalah bentuk negara dan pengadilan kekuasaan.

Apa yang mereka lakukan sesungguhnya bertujuan untuk mengebiri vitalitas ajaran Islam. Mereka menghendaki agar Islam yang dipahami oleh kaum Muslim adalah ‘Islam spiritual’, sebagaimana sikap Barat terhadap agamanya (Nasrani). Pemikiran-pemikiran Islam-ideologi, Islam-politik, Islam-negara dan sejenisnya mereka telikung dan mereka jauhkan dari umat ini sejauh mungkin. Mereka pun menyadari, bahwa umat Islam akan menjadi ancaman besar dan lawan yang paling tangguh serta akan mengancam eksistensi dan kepentingan-kepentingan mereka apabila kaum Muslim mulai menyentuh perkara-perkara Islam-ideologi, Islam-politik, Islam-negara, dan sejenisnya.

Sikap Umat Islam

Sayangnya, sikap sebagian kaum Muslim terhadap tuduhan-tuduhan menyesatkan itu juga keliru. Di antara mereka lalu bersikap defensif apologetik (membela diri dengan cara keliru), ada pula yang menggabungkan antara pemikiran Islam dengan pemikiran kufur. Muncullah kemudian pernyataan-pernyataan menyesatkan seperti, “Islam mengenal sistem republik, tetapi republik Islam,” “Syura dalam sistem pemerintahan Islam sama dengan demokrasi dalam sistem pemerintahan sekular”, dll.

Padahal seharusnya, seorang Muslim hanya merujuk pada sumber-sumber hukum yang menjadi harta berharga milik seluruh kaum Muslim. Dengan begitu, argumentasi dan dasar pijakan dalam setiap aspek dan aktivitas kehidupan hanya mengacu pada nash-nash syariat saja. Seorang Muslim tidak perlu mendengarkan atau memperhatikan komentar maupun reaksi orang-orang (kafir) lain tatkala menjalankan hukum-hukum Allah Swt. Sebab, penerapan hukum-hukum Allah Swt. dan Rasul-Nya (yang dijamin kebenarannya) tidak akan berubah menjadi salah atau tidak layak meskipun seluruh bangsa-bangsa di dunia mencapnya sebagai salah atau tidak layak.

Ketika seseorang ingin membahas tentang hukum syariat, apa pun perkaranya, ia wajib membatasi persoalan tersebut dengan dalil-dalil syariat saja tanpa perlu memperhatikan sikap orang-orang lain. Jika seseorang terpengaruh dengan tuduhan terhadap Islam, lalu dia bersikap membela (diri terhadap) Islam, hal itu adalah sesuatu yang salah dan berbahaya, karena dapat mendorong untuk tidak memperhatikan nash-nash apa adanya—sesuai dengan makna syariat dan bahasanya (dalalah syar‘iyyah dan lughawiyyah). Lebih dari itu, sikap membela Islam ini akan bermuara pada pemahaman atas nash-nash seperti yang diinginkan oleh para orientalis karena adanya rasa takut terhadap serangan para orientalis sehingga sampai pada pendapat yang lain.

Orang-orang yang berdiri pada posisi membela Islam ini sesungguhnya telah kalah secara rûhiyah maupun ‘aqliyyah. Mereka berbicara dan menulis di bawah tekanan realitas menyedihkan yang menyelimuti kaum Muslim, yang tidak tersisa lagi dari keislaman mereka kecuali hanya sekadar namanya saja. Contoh yang paling baik tentang perkara ini adalah sikap sebagian intelektual Muslim terhadap tudingan Barat bahwa jihad itu adalah tindakan bar-bar dan tidak menghargai hak-hak dan kedaulatan negara lain. Tudingan tersebut lalu dikomentari oleh sebagian intelektual Muslim yang membatasi jihad dengan pengertian perang defensif saja. Mereka menganggap bahwa pengertian jihad seperti itu akan membebaskan kita dari sesuatu yang dapat mendiskreditkan Islam di mata musuh-musuhnya. Tujuannya adalah untuk melepaskan diri dari tuduhan-tuduhan musuh, bukan untuk memahami nash apa adanya.

Konsep Negara Menurut al-Quran dan as-Sunnah

Al-Quran sebagai pedoman dan asas kehidupan bagi negara dan masyarakat telah menentukan sistem kehidupan dan negara (pemerintahan) dalam bentuk konsep dan prinsip-prinsip asasinya. Penjelasan al-Quran dalam hal ini sama halnya dengan penjelasan hukum-hukum Islam lainnya semisal shalat, zakat, jual-beli, dan seterusnya. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok permasalahan pemerintahan Islam dalam bentuk fondasi (sebagai sumber pokok legislasi) bagi penjelasan yang terperinci oleh Rasulullah saw.. Penjelasan Rasul ini dituangkan melalui praktik (Sunnah Rasulullah saw.) dalam aktivitas pemerintahan beliau dan masa sesudahnya (kekhilafahan).

Pada kenyataannya, dalam memaparkan hukum-hukumnya, al-Quran tidak menerangkan secara pan legistik, yaitu tidak menetapkan seluruh rincian aturan kehidupan (layaknya ensiklopedi seperti dalam masalah sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi, pemerintahan, dan seterusnya). Oleh karena itu, keadaan tersebut memerlukan adanya penjelasan dari Rasulullah saw. secara menyeluruh dan detil yang notabene tidak keluar dari ketentuan Allah Swt.5

Jika kita membahas tentang sistem pemerintahan, kita pasti berhadapan dengan beberapa hal yang prinsipil, antara lain:

1. Masalah kedaulatan.

Islam memerintahkan kepada kaum Muslim dan negara agar hanya tunduk pada hukum syariat Islam dan menjadikan Asy-Syâri‘ (Allah Swt.) sebagai pihak yang berdaulat, bukan manusia. Allah Swt. berfirman:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ ِللهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik. (QS al-An‘am [6]: 57).

Rasulullah saw. menjelaskan seraya menegaskan masalah ini ketika beliau menjelaskan ayat-ayat hukum yang bersifat pan legistik tersebut. Dalam suatu riwayat Abu Ubaid al-Qasimi, dari ‘Ali bin Abi Thalib, disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:5

Kewajiban imam (pemimpin atau khalifah) adalah menjalankan urusan (hukum terhadap umat dan negara) sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan Allah dan menyampaikan amanat. Apabila ia menjalankan hukum tersebut, maka kewajiban rakyat untuk mennaatinya.

Dengan demikian, kewajiban kepala negara adalah menerapkan hukum Allah Swt. di muka bumi dan menjadikannya sebagai landasan dalam roda pemerintahannya.

2. Masalah kekuasaan.

Islam telah menyerahkan hak dalam kekuasaan ini kepada umat. Lalu umat menyerahkan hak pengaturan dan pemeliharaan urusan mereka kepada kepala negara (khalifah) yang terpilih dalam pemilihan umum dan dibaiat oleh mereka.

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اْلأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shalih di antara kalian (kaum Muslim yang menerapkan syariat Islam), bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. (QS an-Nur [24]: 55).

Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan itu berada (diserahkan kepada) kaum Muslim.6

Sesungguhnya banyak hadis yang menjelaskan tentang metode pengangkatan khalifah. Metode ini ditegaskan hanya dengan (satu) jenis, yaitu dengan baiat.7 Sistem ini dilakukan melalui pemilihan umum yang bebas dari unsur paksaan dan intimidasi. Imam Muslim meriwayatkan dari ‘Ubadah ibn Shamit:

بَايَعَنَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا

Kami telah membaiat Rasulullah saw. untuk setia mendengarkan dan menaatinya, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan yang kami senangi ataupun yang tidak kami senangi. (HR Muslim).

3. Kewajiban mengangkat seorang khalifah (kepala negara)

Dalam al-Quran ada beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah pemerintahan, kekuasaan, dan ketaatan kepada ulil amri serta keterkaitannya dengan hukum syariat dan penolakan terhadap hukum thâghût (kufur). Dari rangkaian ayat tersebut, ada dua hal yang penting untuk dikaji. Pertama, kewajiban mengangkat seorang pemimpin (kepala negara); kedua, semua hal selalu terkait dengan hukum syariat.

Menyangkut yang pertama, kaum Muslim wajib mengangkat seorang ulil amri dan menaatinya.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang beriman, taatilah Allah serta taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. (QS an-Nisa’ [4]: 59).

Ulil amri adalah penguasa yang mempunyai kedudukan paling tinggi dalam kepemimpinan Islam. Ia adalah khalifah (Imam al-A‘zham) yang mengatur seluruh urusan umat Islam (waliy[u] al-amri). Oleh karena itu, taat kepada khalifah adalah suatu kewajiban syariat atas kaum Muslim. Dalil di atas sekaligus sebagai kewajiban bagi kaum Muslim untuk mewujudkan adanya khalifah karena Allah tidak memerintahkan untuk menaati sesuatu yang wujudnya tidak ada.

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibn Hazm8) berkata bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban adanya seorang imam. Penafsiran seperti itu banyak terdapat pada kitab-kitab tafsir besar lainnya. Mufasirin sepakat mengatakan bahwa ulil amri adalah khalifah atau umara (amir).

Menyangkut yang kedua, Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulullah saw. untuk mengatur seluruh urusan kaum Muslim dan memutuskan seluruh perkara mereka berdasarkan perintah-Nya, berupa hukum-hukum syariat Islam.9 Perintah pada ayat ini merupakan perintah wajib bagi Rasulullah saw. Walaupun merupakan seruan kepada Rasulullah saw, menurut kaidah ushul,10 ia juga merupakan yang berlaku bagi seluruh kaum Muslim, kecuali ada dalil yang men-takhsis-nya.

Pada kenyataannya, dalil itu tidak ada takhsis-nya. Artinya, selain kepada Rasulullah saw., seruan itu ditujukan kepada seluruh kaum Muslim (khiththâb ‘âm). Karena itu, menegakkan hukum-hukum-Nya berarti pula menegakkan sistem kekhilafahan. Sebab, hanya sistem inilah yang mampu menegakkan sistem hukum Islam. Keberadaan sistem ini menjadikannya sebagai kewajiban utama bagi seluruh kaum Muslim untuk mewujudkannya, yaitu adanya sebuah institusi pemerintahan Islam yang menegakkan sistem hukum Islam dan tersebarnya dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Di samping itu, kaum Muslim harus memahami bahwa kewajiban mewujudkan khalifah dibatasi obyeknya hanya untuk seorang khalifah yang menjadi pemimpin kaum Muslim di seluruh dunia. Rasulullah saw. bersabda:11

إِذَا بُوْيِعَ لِخَالِفَتَيْنِ فَاقْتُلُوْا اْلآخِرَ مِنْهُمَا

Jika ada dua khalifah yang dibaiat (pada waktu yang bersamaan), bunuhlah orang terakhir yang dibaiat.

Ini adalah dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa hanya satu kepemimpinan dalam Dunia Islam, yaitu seorang khalifah yang diangkat dengan cara baiat. Dalil tersebut sekaligus menghendaki adanya kesatuan Dunia Islam dan mengharamkan adanya perpecahan dengan adanya dua atau lebih sistem kepemimpinan/pemerintahan di Dunia Islam. Kewajiban ini juga telah disepakati oleh seluruh sahabat (Ijma Sahabat).

Dalam masalah kepemimpinan ini, para sahabat sepakat untuk tidak membuat kevakuman dengan tidak adanya seorang khalifah pun lebih dari 3 (tiga) hari.12 Perhatian utama ini jelas terlihat ketika pengangkatan (pembaitan) Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah. Saat itu, Sa‘id ibn Zaid berkata,13 “Mereka (kaum Muslim) tidak suka hidup barang sehari pun tanpa adanya pemimpin jamaah (khalifah).”

4. Kepala negara wajib dari kalangan kaum Muslim.

Al-Quran telah melarang kaum Muslim mengangkat kepala negara dari kalangan non-Muslim seperti dari kalangan Nasrani, Yahudi, Budha, Hindu, Komunis, dan lain-lain. Dengan kata lain, kepala negara tidak boleh dijabat dari kalangan yang tidak meyakini akidah Islam. Allah Swt. berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا للهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) kalian dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksa kalian)? (QS an-Nisa’ [4]: 144).

Ayat ini juga mengharamkan kaum Muslim untuk mengangkat orang-orang kafir sebagai penguasa, baik sebagai kepala negara maupun pejabat tingkat daerah.

Al-Quran menyebutkan bahwa khalifah (ulil amri) wajib diangkat dari kalangan kaum Muslim semata. Allah Swt. berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah serta taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. (QS an-Nisa’ [4]: 59).

Pada ayat tersebut dan ayat al-Quran lainnya, kata ulil amri selalu dikaitkan dengan kaum Muslim. Ulil amri adalah pengatur urusan umat Islam. Oleh karena itu, adalah aneh rasanya kalau kepala negara diangkat dari kalangan non-Muslim. Sebab, bagaimana mungkin mereka dapat melaksanakan sistem hukum Islam dan mau mengurusi urusan kaum Muslim di tengah kebencian yang ada pada hati mereka.14

Wajibnya persyaratan kepala negara dari kalangan kaum Muslim dan bukan dari kalangan non-Islam adalah perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya. Para mufassir tidak berselisih tentang hal ini.15 Para sahabat serta para ulama fikih dan ushul juga memiliki pandangan yang sama tanpa adanya perbedaan pendapat.

5. Kepala negara wajib dari kalangan laki-laki.

Rasulullah saw. telah menentukan syarat ini sebagai salah satu dari beberapa syarat kepala negara. Perempuan tidak dibenarkan menduduki jabatan kepala negara dan jabatan dalam struktur pemerintahan di bawahnya yang selalu berhubungan keputusan dan kebijakan. Artinya, perempuan tidak dibenarkan menjadi kepala negara, wakil kepala negara, pembantu kepala negara (wazir), wali suatu negeri, ketua mahkamah mazhâlim,17 dan yang sejenisnya. Rasulullah saw. bersabda:18

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ اِمْرَأَةً

Tidak akan beruntung suatu kaum (dalam mengurusi pemerintahan) bila mereka memilih perempuan menjadi pemimpin mereka.

Kata walla jika dikaitkan dengan kata al-amr maknanya adalah menjadikan penguasa atau pemerintah. Karena itu, frasa wallaw amrahum imrâ’at[an] mengandung makna menjadikan wanita sebagai penguasa atau pemegang jabatan pemerintahan. Dengan demikian, hadis tersebut secara tegas menyatakan keharaman menjadikan wanita sebagai penguasa/pemerintah. Dalam masalah ini, Ibn Hazm berkata, “Seluruh golongan kalangan kaum Muslim (dari berbagai mazhab dan firqah) tidak ada di antara mereka yang membolehkan perempuan menjadi imam (pemimpin).19

Badan-badan dalam Struktur Negara

1. Majlis Syura (Majelis Umat)

Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci setiap struktur yang ada pada sistem pemerintahan Islam. Al-Quran hanya menentukannya secara global saja dan menganjurkan kaum Muslim untuk selalu bermusyawarah. Allah Swt. berfirman:

وَشَاوِرْهُمْ فِي اْلأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam urusan itu (ekonomi, politik, dan lain-lain). Kemudian, jika engkau membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (QS Ali ‘Imran [3]: 159).

Dalam ayat ini, Allah Swt. memerintahkan Nabi saw. untuk bermusyawarah dan meminta pendapat kaum Muslim. Rasulullah saw. merinci dalam Sunnahnya (bagaimana beliau melakukan musyawarah, dalam perkara apa saja, dan kapan hasil permufakatan itu beliau ambil sebagai keputusan). Ketika itu, beliau mengangkat tujuh orang dari kalangan Muhajirin dan tujuh orang lainnya dari kalangan Anshar.20 Mereka adalah Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman, ‘Ali, Hamzah, Ibn Mas‘ud, Abu Dzar, Bilal, Sa‘ad bin ‘Ubadah, Mu‘adz bin Jabal, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Abu Ubaidah, Ubay bin Khalaf, dan Zaid bin Tsabit.

2. Para Amir.

Menurut istilah syariat, amir adalah pejabat pemerintahan yang diangkat untuk mengatur dan memelihara salah satu urusan kaum Muslim. Ketika Rasulullah saw. masih berada di tengah-tengah umat Islam, istilah amir dipergunakan untuk nama beberapa jabatan yang mengurusi suatu urusan. Ketika itu dikenal amir yang menjabat komandan perang (amir as-sariyah), amir yang menjabat komandan pasukan panah (amir ar-rumât), amir wilayah (amir al-wilâyah), dan amir haji (amir al-hajj). Al-Quran menyebutkan istilah ini pada surat an-Nisa’ (4) ayat 59.

Berdasarkan pengertian syariat di atas, istilah ulil amri yang tercantum di dalam al-Quran adalah setiap orang yang diangkat sekaligus menjabat, mengepalai, dan mengatur suatu urusan negara. Ulil amri dibantu oleh kepala bagian dan bawahan lainnya. Sebatas inilah yang dipahami oleh para sahabat dan tâbi‘în.

Abu Hurairah berpendapat bahwa ulil amri adalah orang yang menjabat sebagai amir.21 Sementara itu, Maimun bin Mahran (sahabat) dan Maqhal (tokoh tâbi‘în) berpendapat bahwa ulil amri adalah orang yang menjabat sebagai komandan pasukan perang ketika Nabi saw masih hidup.22 Pendapat terakhir ini adalah pendapat hampir sebagian besar ahli tafsir.23 Said Hawwa mengatakan bahwa waliy al-amri adalah Khalifah yang diangkat berdasarkan hasil musyawarah kaum Muslim,24 sedangkan ash-Shabuni mengatakan bahwa ulil amri adalah para penguasa.25 Sementara itu, Imam asy-Syaukani berpendapat bahwa ulil amri adalah para imam (sultan atau khalifah,26 para qâdhî, dan setiap pejabat yang mempunyai kekuasaan syar‘î (berdasarkan ketentuan syariat).

Dari sekian pendapat, istilah ulil amri ternyata mencakup seluruh aparat/pejabat negara yang memiliki wewenang/kekuasaan (dan pejabat peradilan). Pada masa Khulafa ar-Rasyidin, kedudukan Khalifah dikenal sebagai Amirul Mukminin. Bahkan, pada kurun sesudahnya, istilah amir juga dipakai untuk jabatan kepala staf keamanan (shâhib asy-syurthah), atau berkedudukan setingkat dengan bupati (amir al-istân), camat (amir ath-thusuh), atau kepala desa (amir ar-rustaq). Pada masa tersebut bertambah jabatan setingkat jaksa agung (amir al-qadhâ’), ketua seluruh pejabat (amir al-umara’), dan wakil khalifah di bagian Timur dan Barat.

Dalam perkembangannya, istilah ulil amri di dalam al-Quran berlaku untuk pejabat negara atau penguasa dan tidak boleh diartikan secara sempit atau terbatas untuk masa tertentu. Dengan demikian, istilah ini atau istilah lain di dalam al-Quran memiliki pengertian yang luas. Sebab, istilah di dalam al-Quran yang dijelaskan secara garis besar (global) selalu diikuti dengan penjelasan mendalam oleh Sunnah Rasul.

3. Wakil Khalifah.

Jabatan ini diperlukan apabila khalifah berhalangan atau tidak berada di tempat (pusat) pemerintahan. Pejabat ini diharuskan keberadaannya dalam pemerintahan Daulah Islamiyah. Keharusan ini berlaku karena pada masa Rasulullah saw., pejabat ini diperlukan ketika beliau ke luar menuju medan perang atau karena ada urusan lainnya yang menyebabkan beliau tidak berada di pusat pemerintahan, misalnya, ketika memimpin jamaah haji. Sa‘ad bin ‘Ubadah pernah diangkat untuk jabatan ini pada tahun pertama Hijrah, yakni tatkala Rasulullah saw. sibuk memimpin dalam Perang al-Abwa’. Dalam Perang Tabuk, beliau mengangkat Muhammad bin Maslamah sebagai pengganti beliau dalam mengurusi pemerintahan.27

4. Pembantu Umum Pemerintahan.

Dalam masa pemerintahan Rasulullah Saw., para mudir (setingkat dengan direktur) dipilih dari para sahabat utama untuk membantu urusan kenegaraan. Rasulullah saw. bersabda, sebagaimana dituturkan Abi Sa‘id al-Khudri:

وَزِيْرَايَ مِنَ اْلأَرْضِ أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ

Pembantuku dari penduduk bumi (Madinah) adalah Abu Bakar dan ‘Umar. (HR at-Tirmidzi).

Dalam sejarah, kedua orang tersebut giat membantu Rasulullah saw. dalam berbagai urusan; mulai urusan perang, pengadilan, sampai mengumumkan sesuatu kepada kaum Muslim.

5. Sekretaris Negara (Amir as-Sirr).

Rasulullah saw. mengangkat Hudzaifah bin al-Yaman sebagai amir as-sirr28 (semacam Setneg). Pejabat ini memiliki tugas yang penting. Hampir semua rahasia dan kebijakan negara dipegang orang ini. Pejabat ini pula yang memegang cap/stempel negara.

6. Penguasa Daerah.

Pemerintahan Rasulullah saw. pada masa lampau memiliki daerah yang terus meluas. Karena itu, beliau membagi wilayah tersebut menjadi 12 wilayah. Setiap wilayah dibagi lagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut imâlah. Setiap kawasan besar dipimpin oleh seorang wali (gubernur) dan setiap kawasan kecil yang berada di bawah pengawasan wali dipimpin oleh seorang amil. Dalam catatan sejarah, ‘Atab bin Usaid diangkat sebagai wali di Makkah setelah ditaklukkan. Mantan Wakil Raja Kisra, yaitu Badzan bin Sassan, diangkat sebagai wali untuk daerah Yaman setelah ia masuk Islam.29 Muadz bin Jabal serta Hudzaifah bin al-Yaman juga pernah diangkat oleh Rasulullah saw. sebagai wali di daerah Yaman.

Untuk pejabat setingkat amil, beliau mengangkat Amr bin Sa‘id di kawasan Wadi al-Qurra, dan Qada’ah ad-Dausi sebagai amil untuk kabilah Bani Asad.30 Dalam menjalankan tugasnya, para wali kadang-kadang diberikan kewenangan untuk mengatur masalah administrasi dan mengurusi urusan negara di wilayahnya seperti urusan peradilan, pengaturan keuangan, dan lain-lain. Para fukaha menyebut kewenangan ini dengan sebutan wilâyah al-‘âmah (kekuasaan menyeluruh). Namun demikian, ada pula wali yang diberikan kewenangan untuk tugas yang terbatas, misalnya hanya mengurusi administrasi keuangan saja atau bidang peradilan saja di wilayahnya. Pada keadaan pertama (waliy al-‘âmah), Mu‘adz bin Jabal pernah diangkat sebagai wali sekaligus qâdhî untuk wilayah Yaman serta diberi wewenang sebagai komandan perang, mengatur masalah keuangan, dan administrasi lainnya. Pada keadaan kedua, Rasulullah saw. mengangkat Farwah bin Sahal menjadi wali di Murad, Mishaj, dan Zubaid. Khalid bin Sa‘id al-Ash menjadi wali di Hadramaut. Seluruh wali ini hanya mengatur masalah keuangan.31

Dalam pengangkatan pejabat daerah tersebut, Rasulullah saw. menentukan mekanisme tugas dan pola pelaksanaan hukum, di antaranya, tidak memaksakan kehendak terhadap Ahlul Kitab untuk meninggalkan agamanya. Setiap Muslim atau mereka yang telah Islam memiliki kewajiban dan hak yang sama.32

7. Badan Peradilan (al-Qadhâ’).

Semua kasus peradilan pada masa Rasulullah saw. dijalankan berdasarkan perintah Allah Swt.:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. (QS al-Maidah [5]: 49).

Ada beberapa orang penjabat wali yang juga mempunyai tugas sebagai qâdhî seperti Mu‘adz bin Jabal dan ‘Ali bin Abi Thalib di Yaman (Selatan dan Utara). Rasulullah saw. pernah berkata kepada ‘Ali ketika ia diangkat untuk menjabat sebagai hakim di Yaman (yang artinya), “Ajarkan kepada mereka hukum syariat (Islam) dan putuskanlah perkara (berdasarkan syariat) di antara mereka.” (HR al-Hakim dengan sanad sahih).33

Menurut riwayat ath-Thabrani dari Masruq, hakim pada masa Rasulullah saw ada enam orang. Keenam orang itu adalah ‘Umar, ‘Ali, ‘Abdullah bin Mas‘ud, Ubay bin Ka‘ab, Zaid bin Tsabit, dan Abu Musa al-Asy‘ari.34

Dalam urusan peradilan, yang bertugas mencegah kezaliman di tengah-tengah masyarakat, Rasulullah saw. mengangkat Rasyid bin ‘Abdillah sebagai amir untuk keperluan pengadilan dan kezaliman serta bertindak untuk mengawasi dan mencegah kezaliman. Namun demikian, kadang-kadang tugas tersebut diambil-alih sendiri oleh Rasulullah saw.35

Selain tugas-tugas peradilan di atas, ada tugas yang disebut qadhâ al-hisbah, yaitu langsung mengadili pelakunya di tempat untuk kasus-kasus pelanggaran yang mengganggu hak-hak masyarakat secara luas. Pada masa Rasulullah saw., Sa‘id bin al-‘Ash bertugas di pasar kota Makkah, sedangkan ‘Umar bertugas di pasar kota Madinah.36

8. Bidang Administrasi.

Struktur administrasi ini dijalankan juga oleh Rasulullah saw. Untuk keperluan ini, beliau banyak mengangkat jurutulis untuk membantu administrasi. Tugas jurutulis ini setara dengan dirjen. ‘Ali bin Abi Thalib pernah bertugas sebagai jurutulis untuk keperluan perjanjian antar negara, Mu‘aiqib bin Abi Fathimah bertugas sebagai jurutulis untuk urusan ghanîmah (harta rampasan perang), Zubair bin ‘Awwam jurutulis keuangan untuk bidang zakat, serta Mughirah bin Syu‘bah jurutulis untuk bidang simpan-pinjam dan bidang muamalah.37 Dr. Mustafa al-A‘zhami38 mencatat tidak kurang dari 61 jurutulis yang bertugas pada masa Rasulullah saw.

Ada urusan administrasi negara yang terkenal dan dijalankan pada masa Rasulullah saw. yaitu dewan pertahanan negara dengan beberapa seksinya, antara lain: seksi pencatatan sukarelawan militer; seksi logistik (amunisi, harta rampasan perang, dan lain-lain), seksi tata administrasi perkantoran (dîwan al-insyâ’); yang tugasnya mencatat wahyu yang turun, menyelamatkan arsip (dokumen), penterjemah bahasa, konseptor surat, dan lain-lain.39

9. Angkatan Bersenjata.

Rasulullah saw. telah membagi angkatan bersenjata ke dalam beberapa induk pasukan tempur (sariyyah). Setiap induk pasukan dikepalai oleh satu komandan pasukan. Dalam hal hak dan kewajiban militer, seluruh kaum Muslim dapat (boleh) dilatih oleh negara untuk keperluan perang. Kaum Muslim yang mendaftar dan dilatih oleh negara kelak menjadi tentara cadangan. Tentara cadangan ini memudahkan mobilisasi tentara untuk keperluan perang. Ketika Rasulullah saw. wafat, jumlah tentara Muslim sekitar 30.000 personil pasukan infanteri dan 6.000 pasukan penunggang kuda (kavaleri) yang semuanya siap tempur.40

Setiap induk pasukan ini memiliki dua bendera, yaitu bendera berwarna putih (liwa) dan bendera berwarna hitam (rayah). Kedua bendera tersebut bertuliskan kalimat syahadat.41

Dalam hal pertahanan dan keamanan negara, kadang-kdang Rasulullah saw. terjun langsung ke medan perang. Ketika itu, beliau selalu menugaskan sebagian tentara (semacam polisi kota) untuk menjaga ketertiban dan keamanan kota.42 Untuk keperluan ini, Rasulullah saw. mengangkat Qaisy bin Sa‘ad sebagai pejabat (komandan) yang mengendalikan polisi kota (shâhib asy-syurthah).43

Penutup

Dari seluruh uraian di atas, jelas terbukti bahwa Rasulullah saw. telah membangun suatu kerangka struktur pemerintahan Daulah Islamiyah yang sangat kokoh. Sungguh sangat keliru, berlebih-lebihan, dan sangat awam terhadap sejarah/sirah Rasulullah saw.—jika tidak dikatakan bodoh—jika ada sebagian orang (terutama intelektual Muslim maupun sebagian ‘ulama’) yang menyebutkan bahwa pemerintahan pada masa Rasulullah saw. itu setingkat dengan RT/RW. Sungguh sangat keliru apabila seseorang berani mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai konsep kenegaraan yang baku atau menyatakan bahwa bentuk pemerintahan Islam diserahkan kepada manusia untuk menentukannya sesuai dengan kehendaknya. Sesungguhnya suara-suara seperti itu terasa ganjil, apalagi disuarakan oleh orang-orang yang mengaku cendekiawan Muslim. Apakah mereka tidak mengetahui, bahwa dalam catatan sejarah Islam, pemerintahan Islam (Daulah Islamiyah) sanggup bertahan sampai 13 abad lamanya sebelum para penjajah Barat menghancurkannya melalui tipudaya dan makar jahatnya. Lagi pula, berapa ribu ayat al-Quran maupun hadis-hadis Nabi saw. yang akan dicampakkan—yang seluruhnya menyerukan kaum Muslim untuk menerapkan hukum-hukum Islam dalam aspek jihad (aktivitas militer), politik luar dan dalam negeri, ekonomi dan perdagangan, pendidikan, sosial, peradilan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, dan lain-lain—jika tidak ada institusi negara yang menerapkannya. Mahabenar Allah Yang berfirman:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

Sesungguhnya pada hal yang demikian terdapat peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal atau menggunakan pendengarannya, sedangkan dia menyaksikan semua itu. (QS Qaf [50]: 37).

Ya Allah, saksikanlah, kami telah menyampaikan!

Catatan kaki:

1) Abdur Razzaq Naufal, Al-Quran dan Masyarakat Modern, hlm. 101.

2) Abdoerraoef, Al-Quran dan Ilmu Hukum, hlm. 261.

3) Ali Abdur Raziq, Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm, hlm. 82-83 (Edisi Beirut).

4) Lihat: Kompas dalam artikel, “Islam Tak Punya Konsep Baku Mengenai Negara,” tanggal18 November 1986, hlm. I dan V.

5) Lihat: Abu Ubaid al-Qasimy dalam, Kitâb al-Amwâl, hlm. 12 pada hadis no. 11.

6) Said Hawwa, Al-Asas fî at-Tafsîr, jld. VII, hlm. 3572.

7) Dalam pengertian bahasa, baiat diartikan sebagai sumpah. Akan tetapi, bagi kaum Muslim, pengertian bahasa tidak dapat dipakai dalam pemahaman tentang hal ini.

8) Ibn Hazm, Al-Fishâl, jld. IV, hlm. 87.

9) Perhatikan QS al-Maidah 48-49.

10) Lihat: Al-Amidi, Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, jld I, hlm. 130-131.

11) Lihat: Shahîh Muslim bi Syarh an-Nawawî, vol. XII, hlm. 241.

12) Untuk jelasnya, lihat: Ibn Quthaybah, Al-Imâmah wa as-Siyâsah, jld. I, hlm. 28-29.

13) Lihat: Târîkh at-Thabarî, jld. II, hlm. 447.

14) Sinyalemen ini banyak terbukti untuk periode sekarang, bahwa kebanyakan kaum Muslim minoritas (bahkan mayoritas) yang berada di bawah pemimpin non-Muslim, selalu ditindas dan teraniaya.

15) Lihat: Tafsîr Zamakhsyari, jld. I, hlm. 535; Tafsîr ath-Thabarî, jld. V, hlm. 147-150; Tafsîr Qurthubî, jld. V, hlm. 259-261; dan Ibn al-Arabi, Ahkâm al-Qur’an, jld. I, hlm. 251-252.

16) Lihat: Imam Nasafi, Syarh Aqâ’id an-Nasafiyah, hlm. 185; Ibn Hazm, Al-Fishâl, jld. IV, hlm. 110; al-Aiji, Al-Musâmarah, hlm. 162-
17 Badan ini mirip Mahkamah Agung. Namun, perempuan tidak dibenarkan menduduki jabatan kepala Mahkamah Mazhalim. Ia hanya dibenarkan menjadi hakim di bidang pengadilan lainnya.

18 Lihat: Shahîh al-Bukhârî, hadis no. 4425 dan 7099.

19 Lihat: Ibn Hazm, Al-Fishâl, jld. IV, hlm. 110.

20 Lihat: Musnad Imam Ahmad, jld. V, hlm. 314.

21 Lihat: Tafsîr at-Thabarî, hadis no. 9856.

22 Lihat: Imam as-Suyuthi, Ad-Durr al-Manstûr, jld. II, hlm. 574.

23 Lihat, misalnya, Tafsîr ath-Thabarî, jld. V, hlm. 147; Tafsîr az-Zamakhsyariî, jld. I, hlm. 525; Ibn ‘Arabi, Ahkâm al-Qur’ân, jld. I, hlm. 451.

24 Lihat: Said Hawwa, Al-Asâs fî at-Tafsîr, jld. II, hlm. 1103.

25 Lihat: Ash-Shabuni, Safwât at-Tafâsîr, jld. I, hlm. 285.

26 Lihat: Asy-Syaukani, Fath al-Qadîr, jld. I, hlm. 481.

27 Lihat: Sîrah Ibn Hisyâm, jld. I, hlm. 591, dan jld. II, hlm. 519.

28 Lihat: Muhammad ‘Abdullah asy-Syabani, Nizhâm al-Hukm wa al-Idârah fî ad-Dawlah al-Islâmiyyah, hlm. 24.

29 Lihat: Al-Qattani, Nizhâm al-Hukumah an-Nabawiyyah, jld. I, hlm. 241.

30 Ibid, hlm. 243-244.

31 Wali-wali tersebut diperintahkan untuk memungut zakat di wilayahnya. Lihat: Taqiyuddin an-Nabhani, Nizhâm al-Hukm fî Islâm, hlm. 69-71.

32 Teladan untuk hal ini adalah surat Rasulullah saw. kepada ‘Amr bin Hazm yang memerintahkan agar memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lihat: Muhammad Hamidullah, al-Watsâ’iq as-Siyâsiyyah li al-‘Ahdi an-Nabawi, hlm. 206-209.

33 Hadis ini dikutip oleh al-Qattani, dalam kitab, Nizhâm, jld. I, hlm. 247.

34 Ibid, hlm. 258.

35 Lihat: Taqiyuddin an-Nabhani, Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, hlm. 95.

36 Lihat: Al-Qattani, op.cit., jld. I, hlm. 287.

37 Ibid, hlm. 114-180.

38 Dr. Muhammad Mustafa al-A‘zhami, Kuttâb an-Nabi, hlm. 19-26.

39 Lihat: Al-Qalqasyandi, Shubh al-‘Asyâ’, jld. II, hlm. 91-92; al-Juhasyiari, Al-Wuzârâ’ wa al-Kuttâb, hlm. 12-13.

40 Lihat: Anwar ar-Rifai, An-Nuzhum al-Islâmiyyah, hlm. 141.

41 Lihat: Al-Qattani, op.cit., jld. I, hlm. 318.

42 Ibid, hlm. 385.

43 Ia dan anak buahnya bertugas menjaga keamanan; menangkap, mengadili, dan menjaga penjara. Lihat hadis riwayat al-Bukhari dari Anas bin Malik, no. 7155, dan hadis riwayat at-Tirmidzi, no. 3939.

http://www.facebook.com/search/?init=srp&sfxp=&q=ulil+jil#/note.php?note_id=169398934525&ref=nf

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 58 other followers